Agenda Tersembunyi di Balik Rencana Pemilihan Gubernur Melalui DPRD

Oleh: Petrus Sitohang

Baru-baru ini pemerintah mengungkapkan rencana mengajukan RUU mengenai revisi UU tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mencakup mekanisme pemilihan Gubernur tidak lagi melalui pemilihan secara langsung seperti yang berlaku sekarang melainkan melalui pemilihan di DPRD.

Argumen yang dikemukakan antara lain adalah mahalnya cost politik dalam pemilihan Gubernur secara langsung. Alasan lainnya, karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah maka pemilihannya tidak perlu secara langsung tetapi cukup melalui DPRD.

Kedua alasan ini terkesan aneh dan mengada-ada. Tidak ada jaminan bahwa pemilihan melalui DPRD akan menjadi lebih murah ketimbang pemilihan secara langsung. Apakah kandidat tidak akan mengeluarkan uang ke anggota DPRD atau partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD untuk mendapatkan nominasi atau pencalonan?

Kalau cost pemilihan gubernur dianggap mahal, cost pemilu presiden pasti jauh lebih mahal dan semestinya juga dikembalikan ke mekanisme pemilihan melalui lembaga MPR. Kalu anggaran pemilihan gubernur yang membebani uang negara yang menjadi soal, bukankah biaya pemilihan Bupati dan Walikota yang mencapai lebih dari 450an jauh lebih mahal ketimbang pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang hanya 34 orang (termasuk provinsi baru Kalimantan Utara)?

Kalau argumennya adalah bahwa Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah bukankah seharusnya Pemerintah menunjuk langsung saja gubernur yang dikehendaki Pemerintah pusat tanpa pemilihan DPRD provinsi yang teorinya merupakan representasi rakyat di provinsi itu? Kalau itu yang terjadi bukankah kelak akan menambah lemahnya wibawa Gubernur di mata Bupati dan Walikota di daerah yang dipimpinnya? Bupati dan Walikota adalah mandataris rakyat di daerahnya, sedangkan Gubernur wakil dari Pemerintah Pusat yang belum tentu memenangkan pemilihan umum di daerah tersebut? Mana otoritas yang lebih tinggi? Mandat dari rakyat melalui pemilu langsung atau penunjukan dari Presiden.

Persoalan yang terjadi saat ini sebenarnya bukan cost politik pemilu Gubernur yang tinggi. Pemilihan Gubernur DKI yang lalu yang dimenangkan pasangan Jokowi Ahok membuktikan bahwa biaya kampanye yang tinggi tidak menjamin kemenangan. Biaya kampanye pasangan Jokowi Ahok jelas jauh dibawah biaya kampanye pasangan pasangan Fauzy Bowo dan Nachrowi Ramli. Semua orang tau itu. Kalau mekanisme pemilu melalui DPRD yang digunakan saat pemilu Gubernur yang lalu, mustahil pasangan Jokowi Ahok akan tampil sebagai pemenangnya. Faktanya pilihan rakyat Jakarta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang lalu banyak dipuji sebagai kemenangan suara rakyat yang membawa kebaikan bagi Jakarta.

Persoalan yang terjadi saat ini adalah Gubernur (kecuali di Jakarta) yang tidak bergigi di mata Bupati dan Walikota. Bupati dan Walikota saat ini praktis menjadi raja-raja di daerahnya masing-masing yang berdaulat dari pemerintah pusat. Di antara Pemerintah Pusat dan Bupati dan Walikota ada Gubernur yang tidak bergigi, yang bahkan tidak bisa memaksa Bupati dan Walikota menghadiri undangan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.

Jangan heran, kalau saat ini Bupati dan Walikota lebih banyak menghadap presidennya di Jakarta ketimbang gubernurnya. Lalu kalau begitu masalahnya, apakah pemilihan Gubernur melalui DPRD yang menjadi solusinya? Dari pengalaman di era reformasi selama 15 tahun terakhir ini dan praktek yang berlaku di Jakarta (Walikota dan Bupati diangkat oleh Gubernur), bukankah rencana UU itu seharusnya dibalik? Gubernur dipilih rakyat secara langsung, tetapi Bupati dan Walikota ditunjuk oleh Gubernur. Ini akan jauh lebih menghemat anggaran keuangan negara dan panjangnya waktu pemilu yang harus membebani waktu kerja rakyat.

Rasanya ada agenda yang belum diungkap ke publik dibalik rencana aneh ini; yakni pemilihan Presiden dan Walikota dan Bupati tetap langsung tetapi pemilihan Gubernur melalui DPRD. Rakyat berhak tahu apa yang ada dibalik semua rencana undang-undang ini.

Advertisements

One thought on “Agenda Tersembunyi di Balik Rencana Pemilihan Gubernur Melalui DPRD

  1. Evan

    Setuju dengan ide gubernur dipilih langsung oleh rakyat, tapi walikota/bupati dipilih oleh gubernur. Karena untuk membangun daerah, gubernur dan walikota/bupati tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bersama. Tentang alasan biaya pemilihan langsung itu tinggi, memang benar. Tapi semua biaya itu berputardi masyarakat, ukm meningkat, catering, petcetakan, reklame, angkutan umum, dll, semua mendapat rezeki dari biaya ini. Biarkan saja proses itu, kita harus bisa melihat bahwa dana apbn untuk pemilumlangsung itu nantinya akan membantu perputaran ekonomi rakyat, kl tidak ada perputaran ekonomi uang itu, paling2 dana itu tidak jelad juga kemana, bisa saja habis untuk biaya “studi banding”.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s